Perils 8.4.1. Removal Or Disposal Of Obstructions, Wrecks
Marine Hull Institute Time Clause 1/10/83 CL 280
Apa itu polis asuransi Marine Hull?
Polis asuransi Marine Hull atau diterjemahkan dengan Asuransi Rangka Kapal adalah program asuransi yang menjamin kerusakan dan kehilangan atas kapal laut akibat dari resiko-resiko yang disebutkan di dalam polis. Adapun resiko utamanya adalah bahaya laut (perils of the sea)
Kenapa Anda memerlukan jaminan asuransi Marine Hull?
Bahaya laut (marine risks) adalah resiko yang paling sering terjadi dan semakin resikonya semakin besar karena adanya perubahan iklim. Resiko laut antara lain, ombak besar, badai, pembajakan, terdampar, tabrakan kapal dan lain-lain. Jika terjadi kecelakaan akibatnya bisa sangat besar seperti kapal rusak dan kapal tenggelam.
Siapa yang memerlukan asuransi Marine Hull?
Pemilik kapal adalah pihak yang paling berkepentingan untuk mengasuransikan kapalnya. Selain itu adalah pihak pencharter atau penyewa, pihak bank atau pihak yang membiayai kapal tersebut. Dan pihak-pihak lain-lain secara hukum berkepentingan terhadap kapal tersebut.
Bagaimana cara mendapatkan asuransi Marine Hull?
Cara paling tepat untuk mendapatkan jaminan asuransi Marine Hull dengan menggunakan jasa perusahaan broker asuransi yang sekaligus sebagai konsultan asuransi. Broker asuransi resmi mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Seperti apa jaminan asuransi Marine Hull?
Untuk mengetahui secara lengkap seperti apa jaminan asuransi Marine Hull, berikut ini uraikan secara rinci dari masing-masing persyaratan dan ketentuan dari polis asuransi. Baca dan Ikuti dari bagian pertama hingga penjelasan terakhir agar Anda benar-benar paham. Bagikan informasi ini kepada rekan-rekan Anda agar mereka juga paham seperti dengan Anda.
1/10/83
(FOR USE ONLY WITH THE NEW MARINE POLICY FORM)
INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS
8. 3/4THS COLLISION LIABILITY
EXCLUSIONS
8.4 Provided always that this Clause 8 shall in no case extend to any sum which the Assured shall pay for or in respect of
8.4.1 removal or disposal of obstructions, wrecks, cargoes or any other thing whatsoever
1/10/83
(HANYA DIPAKAI DENGAN BENTUK POLIS BARU)
KLAUSULA-KLAUSULA INSTITUT UNTUK PERTANGGUNGAN RANGKA KAPAL ATAS DASAR JANGKA WAKTU
8. 3/4 TANGGUNG JAWAB TABRAKAN
PENGECUALIAN
8.4 Selalu dengan ketentuan bahwa dalam hal apapun jaminan berdasarkan Klausula 8 ini tidak akan meliputi jumlah-jumlah yang harus dibayar oleh Tertanggung untuk atau berkenaan dengan
8.4.1 pemindahan atau penyingkiran bendabenda yang menjadi penghalang, bendabenda rongsokan, barang-barang muatan atau benda-benda lain apapun
Penjelasan Tambahan
Meskipun polis asuransi rangka kapal atau marine hull insurance dengan adanya jaminan pasal 8 yaitu ¾ Collision Liability akan tetapi polis tidak menjamin ongkos pengangkan rangka kapal yang telah mengalami kerusakan atau tenggelam akibat dari tabrakan kapal.
Jaminan biaya pengangkatan puing tersebut dijamin di dalam program asuransi terpisah yaitu Protection and Indemnity (P&I).
P&I berfungsi sebagai jaminan terhadap pihak ketiga khusus untuk asuransi resiko laut. Ia sama halnya dengan jaminan Third Party Liability untuk resiko-resiko yang berada di darat. Seperti tanggung jawab hukum (TJH) untuk asuransi kendaraan.
Ketika terjadi kapal tenggelam dan harus diangkat maka biaya tersebut bisa diganti oleh polis asuransi P&I tidak bisa dijamin oleh polis asuransi rangka kapal. Oleh karena itu setiap kapal selain dijamin oleh asuransi rangka kapal juga harus dijamin oleh polis P&I karena kedua-duanya saling melengkapi untuk mendapatkan perlindungan yang maksimal.
Untuk informasi lebih lengkap di bawah ini kami sampaikan penjelasan tambahan. Jika Anda tertarik dengan tulisan ini silahkan dibagikan kepada rekan-rekan Anda agar mereka juga paham seperti Anda.
Pada bagian paling bawah dari tulisan ini kami lampirkan juga link dari narasumber.
Referensi
Latar belakang
Pemindahan bangkai kapal seringkali sangat kompleks, operasi yang panjang yang bisa sangat mahal untuk diselesaikan. Beberapa klaim P&I terbesar yang pernah dibayarkan adalah pemindahan bangkai kapal, dan dengan peningkatan teknologi dan peningkatan biaya, kecil kemungkinan hal ini akan berubah dalam waktu dekat. Perubahan undang-undang baru-baru ini berdampak dalam kaitannya dengan kapan pemindahan bangkai kapal dapat dan akan dipesan, tetapi pemindahan bangkai kapal lepas pantai, sampai batas tertentu, didorong oleh persyaratan kontrak.
Artikel ini membahas bagaimana pertanggungan P&I timbal balik dan komersial merespons baik penghapusan rongsokan maupun kewajiban pemindahan rongsokan dalam konteks kontrak dan pertanggungan operasional lepas pantai. Ini juga memberikan beberapa saran untuk mengidentifikasi potensi eksposur penghapusan bangkai kapal kontrak yang berada di luar rezim perlindungan standar
Korban jiwa dan insiden lainnya dapat menyebabkan kapal mengalami kerugian total atau setidaknya tidak dapat dioperasikan menunggu penyelamatan, penarikan dan perbaikan. Selama beberapa dekade terakhir, peningkatan fokus pada perlindungan lingkungan laut telah menyebabkan negara pantai menerapkan peraturan untuk memastikan sejauh mungkin bahwa bahaya yang ditimbulkan oleh bangkai kapal, atau oleh kapal yang tidak dapat dioperasikan, atau oleh muatannya atau polutan lainnya. yang mungkin ada di kapal, disingkirkan.
Sampai saat ini negara-negara harus bergantung pada tambal sulam undang-undang yang berbeda untuk menangani masalah dan ini telah menciptakan ketidakpastian hukum dan kurangnya transparansi bagi semua pihak yang terlibat. Banyak negara harus bergantung pada kerangka hukum mereka sendiri untuk menangani pemindahan bangkai kapal di perairan teritorial mereka, dan sementara Konvensi Intervensi telah memberi wewenang kepada negara pantai untuk melakukan intervensi di laut lepas, yaitu di luar perairan teritorial mereka, untuk mencegah dan mengurangi ancaman pencemaran laut terhadap negara yang bersangkutan, negara hanya memiliki kekuasaan terbatas untuk menuntut biaya yang dikeluarkan oleh mereka sehubungan dengan pemindahan bangkai kapal di perairan tersebut. Namun, pada tanggal 14 April 2015, Konvensi Internasional Nairobi tentang Penghapusan Bangkai Kapal (Konvensi Nairobi) mulai berlaku dan memperkenalkan untuk pertama kalinya seperangkat aturan yang seragam untuk pemindahan bangkai kapal yang terletak di luar laut teritorial secara cepat dan efisien. negara-negara yang menjadi pihak dalam konvensi tersebut.
Konvensi Nairobi mengatur operasi pemindahan bangkai kapal di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara yang merupakan pihak dalam konvensi, tetapi konvensi tersebut juga memungkinkan negara-negara peserta untuk menyatakan ketika mengadopsi konvensi bahwa mereka memperluas penerapan konvensi ke wilayah mereka. laut. Oleh karena itu, jika sebuah Kapal menjadi bangkai kapal di laut teritorial suatu negara, maka perlu tidak hanya untuk memastikan apakah negara tersebut merupakan negara peserta Konvensi Nairobi tetapi juga untuk memastikan apakah negara tersebut telah memilih untuk memperpanjang pemberlakuan Konvensi Nairobi. konvensi ke laut teritorialnya.
Konvensi Nairobi memberlakukan tanggung jawab yang hampir ketat pada pemilik terdaftar dari kapal yang telah menjadi bangkai kapal yang hanya tunduk pada pertahanan yang sangat terbatas yang ditemukan dalam CLC dan konvensi kewajiban dan kompensasi IMO serupa lainnya.2 Sementara Konvensi itu sendiri tidak mengatur setiap hak untuk membatasi, namun tetap menetapkan bahwa pemilik terdaftar berhak untuk menggunakan hak pembatasan apa pun yang mungkin mereka miliki di bawah konvensi pembatasan umum seperti Konvensi Pembatasan 1976 atau 1996. Akhirnya, Konvensi mensyaratkan sebuah kapal yang terdaftar di suatu negara peserta atau berdagang ke negara peserta untuk memelihara asuransi untuk menutupi kewajibannya berdasarkan konvensi dan untuk membawa sertifikat asuransi untuk membuktikan asuransi tersebut serupa dengan ‘kartu biru’ yang juga wajib di bawah Konvensi CLC, Bunker dan Athena.
Pertanggungan tersedia berdasarkan Aturan 40 untuk kewajiban, biaya dan pengeluaran yang mungkin ditanggung Anggota sehubungan dengan pemindahan bangkai kapal apakah kewajiban tersebut timbul berdasarkan hukum setempat atau konvensi internasional. Kewajiban seperti itu dll., bisa sangat besar3 karena kerumitan teknis pemindahan bangkai kapal (terutama bila dilakukan dalam cuaca buruk dan kondisi laut yang sulit di lingkungan laut lepas pantai) dan tingginya biaya peralatan dan teknologi canggih yang sering digunakan. Penting juga untuk diingat bahwa Anggota mungkin tidak berhak untuk membatasi tanggung jawabnya atas klaim tersebut, atau, sebagai alternatif, tunduk pada batas yang tinggi.
Untuk jaminan asuransi kapal selalu gunakan jasa perusahaan broker asuransi
Seperti yang Anda lihat di atas bahwa begitu banyak informasi dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan jaminan asuransi Kapal  Laut yang terbaik. Diperlukan pengetahuan dan pengalaman yang luas sayangnya tidak semua orang mempunyai kemampuan seperti itu.
Cara terbaik adalah dengan menggunakan jasa broker asuransi yang berpengalaman di bidang asuransi Marine Hull Insurance. Salah satu perusahaan broker asuransi yang sudah dipercaya oleh banyak perusahaan kapal di Indonesia adalah L&G Insurance Broker.
Untuk semua keperluan asuransi Anda hubungi L&G sekarang juga!
Source:
