Perlu Anda ketahui bahwa polis  asuransi dibuat untuk berlaku secara umum dan tidak otomatis menjamin resiko-resiko yang dihadapi oleh bisnis Anda. Untuk mendapatkan jaminan yang paling pas, polis asuransi tersebut perlu dilengkapi dengan beberapa klausul tambahan (additional clause). Ada ratusan jenis klausul asuransi tambahan, tidak mudah untuk memilihnya. Cara terbaik untuk mendapatkan klausul yang paling menguntungkan  bagi Anda adalah dengan menggunakan konsultan asuransi yaitu perusahaan broker asuransi. Broker asuransi adalah ahli pialang asuransi bersertifikat yang terdaftar di Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Broker asuransi adalah wakil Anda dalam berhubungan dengan perusahaan asuransi.

Sebagai perusahaan broker asuransi yang sudah berpengalaman selama lebih dari 30 tahun, kali ini kami akan menjelaskan mengenai klausul berikut ini:

PENJELASAN TAMBAHAN

1. Klausul Interpretasi, atau Interpretasi dan Konstruksi, mengklarifikasi bahwa kedua belah pihak dalam Perjanjian memiliki kesempatan untuk meninjau, atau meminta penasehat hukum meninjau, dokumen tersebut. Klausul tersebut juga menyatakan bahwa keadaan seputar penyusunan Perjanjian, yaitu penyusunan klausul atau negosiasi, tidak akan berdampak pada penafsiran Perjanjian.
2. Penafsiran, Referensi ke Istilah Tertentu
3. Mata uang. Kecuali ditentukan lain, semua jumlah dolar yang dinyatakan dalam perjanjian ini mengacu pada mata uang Amerika.
4. “Termasuk.” Jika perjanjian ini menggunakan kata “termasuk”, artinya “termasuk tanpa batasan,” dan jika menggunakan kata “termasuk,” artinya “termasuk tanpa batasan.”
5. “Pengetahuan.” Jika representasi, jaminan, atau pernyataan lain dalam perjanjian ini, atau dalam dokumen lain yang dimasukkan atau dikirim berdasarkan perjanjian ini,] dinyatakan oleh salah satu pihak sebagai “sepengetahuannya”, atau dinyatakan terbatas dalam cakupannya fakta atau hal-hal yang diketahui pihak atau yang diketahui pihak tersebut, artinya:
6. pengetahuan aktual terkini tentang direktur dan pejabat partai itu, dan
7. pengetahuan yang akan atau seharusnya menjadi perhatian salah satu dari mereka seandainya mereka menyelidiki fakta-fakta yang terkait dengan pernyataan itu dan melakukan penyelidikan yang wajar terhadap individu lain yang secara wajar mungkin memiliki pengetahuan tentang fakta-fakta yang terkait dengan pernyataan itu.
8. Statuta, dll. Kecuali ditentukan lain, referensi apa pun dalam perjanjian ini ke undang-undang mencakup aturan, regulasi, dan kebijakan yang dibuat berdasarkan undang-undang itu dan ketentuan apa pun yang mengubah, menambah, menggantikan, atau menggantikan undang-undang itu atau aturan atau kebijakan itu.
9. Jumlah dan Jenis Kelamin. Kecuali jika konteksnya mensyaratkan lain, kata-kata yang mengimpor bilangan tunggal menyertakan bentuk jamak dan sebaliknya; kata-kata yang mengimpor jenis kelamin mencakup semua jenis kelamin.
10. Judul yang digunakan dalam perjanjian ini dan pembagiannya menjadi beberapa bagian, jadwal, pameran, lampiran, dan subdivisi lainnya tidak mempengaruhi interpretasinya.
11. Referensi Internal. Referensi dalam perjanjian ini untuk bagian dan subdivisi lainnya adalah bagian dari perjanjian ini.
12. Perhitungan Waktu. Dalam perjanjian ini, jangka waktu hari dimulai pada hari pertama setelah peristiwa yang memulai jangka waktu tersebut dan berakhir pada pukul 17.00. [ZONA WAKTU] Waktu pada hari terakhir periode. Jika suatu periode waktu akan kedaluwarsa, atau tindakan atau peristiwa apa pun akan terjadi, pada hari yang bukan Hari Kerja, periode tersebut akan kedaluwarsa, atau tindakan atau peristiwa tersebut dianggap terjadi, pada pukul 17.00 [ZONA WAKTU] Waktu pada Hari Kerja berikutnya.
13. Konstruksi Persyaratan. Para pihak masing-masing telah berpartisipasi dalam menyelesaikan persyaratan perjanjian ini. Setiap aturan interpretasi hukum yang menyatakan bahwa setiap ambiguitas harus diselesaikan terhadap pihak perancang tidak akan berlaku dalam menafsirkan perjanjian ini.
14. Konflik Persyaratan. Jika ada ketidakkonsistenan antara persyaratan perjanjian ini dan yang ada dalam jadwal mana pun pada perjanjian ini atau dalam dokumen apa pun yang disepakati berdasarkan perjanjian ini, persyaratan [perjanjian ini / [PERJANJIAN TERTENTU]] yang akan berlaku. Para pihak akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan persyaratan yang tidak konsisten dengan persyaratan [perjanjian ini / [PERJANJIAN TERTENTU].
15. Penafsiran dokumen tertulis merupakan hal mendasar bagi proses dan Praktek Hukum. Interpretasi terjadi bilamana arti suatu dokumen hukum harus ditentukan. Pengacara dan hakim mencari makna menggunakan berbagai pendekatan interpretatif dan aturan konstruksi. Dalam hukum ketatanegaraan dan perundang-undangan, interpretasi hukum dapat menjadi isu yang diperdebatkan.
16. Interpretasi hukum dapat didasarkan pada membaca dokumen secara literal. Misalnya, ketika john doe menandatangani surat wasiat yang menamai istrinya, Jane Doe, sebagai Perwakilan Pribadinya, niatnya untuk menamai istrinya sebagai pengelola harta warisannya dapat ditentukan hanya dari bahasa khusus yang digunakan dalam surat wasiat tersebut. Tidak perlu mempertimbangkan fakta dan keadaan sekitar yang menjadi pilihannya.
17. Ketika makna yang dimaksudkan dari kata-kata dalam dokumen tidak jelas dan diperlukan dugaan untuk menentukan pengertian di mana kata-kata tersebut digunakan, interpretasi campuran terjadi. Dalam kasus seperti itu, kata-kata tersebut mengungkapkan maksud individu hanya jika dipahami dengan benar. Jika John Doe hanya mengacu pada “istri saya” dalam surat wasiatnya, pengadilan pengesahan hakim harus menentukan siapa istrinya pada saat kematiannya. Bagaimana seorang pengacara atau hakim memastikan niat ketika kata-kata tidak jelas biasanya diatur oleh aturan konstruksi. Misalnya, definisi umum dari suatu kata akan mengatur interpretasi, kecuali melalui kebiasaan, penggunaan, atau preseden hukum, makna khusus telah dilampirkan pada istilah tersebut.
18. Ketika pengadilan menafsirkan undang-undang, itu dipandu oleh aturan konstruksi undang-undang. Para hakim pertama-tama berusaha untuk menemukan “makna sederhana” dari suatu hukum, hanya berdasarkan kata-kata dalam undang-undang tersebut. Jika undang-undang itu sendiri tidak jelas, pengadilan dapat menggunakan bukti ekstrinsik, dalam hal ini Sejarah Legislatif, untuk membantu menafsirkan apa yang dimaksud oleh badan legislatif ketika ia memberlakukan undang-undang tersebut. Sekarang sudah menjadi praktik umum bagi undang-undang untuk memuat “klausa interpretasi,” yang mencakup definisi kata-kata kunci yang sering muncul dalam undang-undang. Klausul ini dimaksudkan untuk mempromosikan makna sederhana dari hukum dan untuk membatasi pengadilan dalam menemukan maknanya sendiri.
19. Kekhawatiran tentang apakah pengadilan menerapkan metode interpretasi yang ketat atau liberal telah menimbulkan kontroversi paling besar di tingkat konstitusional. Bagaimana Mahkamah Agung AS menafsirkan Konstitusi telah banyak diperdebatkan sejak 1960-an. Kritik terhadap Pengadilan Warren, tahun 1950-an dan 1960-an, menuduh bahwa Pengadilan telah mengambil alih fungsi pembuatan undang-undang dengan menafsirkan ketentuan konstitusional secara bebas.
20. Kritik ini mengarah pada yurisprudensi “niat asli”, sebuah filosofi yang menyerukan kepada Mahkamah Agung dan hakim lain untuk mencari makna sederhana dari Konstitusi. Jika makna tekstual sederhana kurang, hakim harus berusaha untuk menentukan maksud asli dari para Perumus. Mereka yang menganjurkan metode interpretasi Original Intent juga menekankan perlunya hakim menghormati sejarah, tradisi, dan preseden hukum.
21. Para penentang yurisprudensi niat asli berpendapat bahwa membedakan maksud dari Perumus tidak mungkin dalam banyak masalah. Bahkan jika maksud aslinya dapat diketahui, beberapa penentang percaya bahwa maksud ini seharusnya tidak mengatur pengambilan keputusan kontemporer tentang masalah konstitusional. Dalam pandangan mereka UUD adalah dokumen hidup yang harus ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman. Filsafat interpretatif ini memungkinkan para hakim untuk membaca Konstitusi sebagai dokumen dinamis, dengan nilai-nilai kontemporer membantu pencarian makna.

TUGAS BROKER ASURANSI UNTUK ASURANSI PROPERTY DAN INDUSTRIAL ALL RISKS

Resiko yang dihadapi oleh pemilik dan pengelola property seperti gedung perkantoran, mall, surpermarket, hotel dan  juga semua jenis pabrik dan kawasan industri dan sarana umum lainnya sangat kompleks. Banyak resiko yang datang dari luar dan dari dalam. Untuk mengatasi resiko tersebut salah caranya adalah dengan memindahkan resiko tersebut kepada perusahaan asuransi.

Tapi sayangnya untuk mendapatkan jaminan asuransi yang terbaik tidak semua orang bisa. Diperlukan ilmu, pengetahuan dan pengalaman khusus di bidang asuransi. Sebagai solusinya adalah dengan menggunakan jasa broker asuransi.

Khusus untuk industri property, industrial dan sarana umum lainnya, tugas broker asuransi meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Mempelajari jenis okupasi dan operasional dari tertanggung
2. Mengumpulkan informasi dasar tentang aspek resiko yang bisa terjadi
3. Mengadakan survey resiko jika diperlukan
4. Membuat program asuransi yang sesuai dengan kebutuhan Anda termasuk tambahan klausul yang cocok
5. Menegosiasikan kepada beberapa perusahaan asuransi yang mampu untuk memberikan jaminan yang maksimal dengan premi yang paling kompetitif
6. Mengurus administrasi penerbitan polis dan membantu pembayaran premi asuransi
7. Membantu penyelesaian klaim jika terjadi
8. Memberikan informasi pengenai kondisi industri perasuransian

Jenis asuransi lain yang dibutuhkan untuk pengelola dan pemilik property dan industrial adalah sebagai sebagai berikut:

1. Third Party Liability Insurance
2. Machinery Breakdown Insurance
3. Personal Accident Insurance
4. Health Insurance
5. Marine Cargo Insurance
6. Motor Vehicle insurance
7. Money insurance

Untuk keperluan semua asuransi, hubungi broker asuransi andalan anda sekarang juga!