Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 59 3.25 Extradition - Director and Officer Insurance


Save Your Time & Call Us Now

HOTLINE 24/7

0811-8507-773

(Whatsapp - Call - SMS)
Director and Officer Insurance

Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 59 3.25 Extradition - Director and Officer Insurance


Tentang Penulis

Mhd. Taufik Arifin ANZIIF (Snr. Assoc) CIIB

Follow my IG : @taufik.arifin.31

Taufik memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di industri pialang asuransi. Dia memegang sertifikat Lembaga Asuransi dan Keuangan Selandia Baru Australia (ANZIIF snr.assoc) CIP dan Broker Asuransi Indonesia Bersertifikat (CIIB). CEO - L&G Insurance Broker

Mengapa Anda butuh asuransi D&O?

Sebagai direktur dan pejabat perusahaan, Anda ingin melindungi diri dan keluarga Anda dari kerugian keuangan akibat kesalahan dan kelalaian Anda dalam mengelola perusahaan.

Ingat pepatah lama “sepandai-pandai tupai melompat sekali-kali kan jatuh jua”

Apa saja tuntutan yang bisa dituduhkan?

Direktur dan pejabat bisa dituntut karena berbagai alasan terkait dengan peran perusahaan mereka, termasuk:

  • Pelanggaran kewajiban fidusia yang mengakibatkan kerugian finansial atau kebangkrutan
  • Penyajian laporan aset perusahaan yang salah
  • Penyalahgunaan dana perusahaan
  • Penipuan
  • Kegagalan untuk mematuhi undang-undang
  • Pencurian kekayaan intelektual dan perburuan pelanggan pesaing
  • Kurangnya tata kelola perusahaan
  • Tindakan ilegal atau keuntungan ilegal umumnya tidak tercakup dalam asuransi D&O.

Bagaimana cara mengurus asuransi D&O?

D&O adalah asuransi khusus, tidak semua perusahaan asuransi menyediakan produk ini. Anda perlu bantuan ahli dan konsultan asuransi yang berpengalaman yaitu broker asuransi. Broker asuransi adalah ahli asuransi yang berada di pihak Anda.

Untuk memahami jaminan asuransi D&O kami akan menjelaskan secara rinci untuk Anda dalam bentuk bedah polis asuransi D&O. Dari sekian banyak jenis polis asuransi D&O kami mengambil contoh polis yang dikeluarkan oleh Zurich Insurance. Bisa anda klik disini: Directors and officers liability policy

Ikuti tulisan ini dari bagian pertama sampai bagian terakhir agar Anda paham. Silahkan bagikan kepada rekan-rekan Anda agar mereka juga paham seperti Anda.

 


Original wordings

3.25 Extradition claim

Extradition claim means a formal request, claim, warrant for arrest or other proceedings pursuant to the provisions of the Extradition Act 1988 (Cth) or similar legislation in any foreign jurisdiction.


Terjemahan Bebas

3.25 Klaim ekstradisi

Klaim ekstradisi berarti permintaan resmi, klaim, surat perintah penangkapan atau proses lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ekstradisi 1988 (Cth) atau undang-undang serupa di yurisdiksi asing mana pun.

 


Penjelasan Tambahan

Untuk penjelasan lebih lanjut, kami akan mengeksplorasi edisi bedah polis asuransi D &O dalam edisi ini dari bagian pertama hingga akhir, ikuti semuanya agar Anda benar-benar mengerti.

Di bagian bawah artikel ini kami juga menulis tautan dari sumber sebagai informasi tambahan.

Referensi

Apa itu ekstradisi antar negara dan bagaimana cara kerjanya?

Secara luas diterima bahwa pelanggar seharusnya tidak dapat menghindari keadilan dengan melintasi perbatasan. Selama ribuan tahun, negara-negara telah mengembangkan proses untuk menangkap dan mentransfer orang yang dituduh dan dihukum ke yurisdiksi lain untuk menghadapi persidangan dan / atau penjara.

Dalam proses ekstradisi kontemporer, “negara yang meminta” adalah negara di mana kejahatan yang relevan telah dilakukan. “Negara yang diekstradisi” adalah negara tempat ekstradisi diminta.

Ekstradisi internasional

Ekstradisi adalah masalah hukum internasional, dalam arti bahwa hal itu membutuhkan partisipasi dua atau lebih negara. Hal ini juga bergantung pada prinsip-prinsip yang telah muncul melalui adat internasional dan hukum perjanjian.

Konsep terkait utama adalah yurisdiksi. Pasal 2 Piagam PBB memperjelas pentingnya kemerdekaan politik, integritas teritorial dan yurisdiksi domestik terhadap status suatu negara. Sistem hukum internasional dibangun di atas asumsi bahwa negara -negara (negara) sama-sama berhak atas non-campur tangan dalam urusan dalam negeri mereka.

Menurut prinsip teritorialitas, kejahatan yang dilakukan dalam yurisdiksi teritorial suatu negara tunduk pada penuntutan di sana. Ini jadi apakah orang yang dituduh melakukan kejahatan adalah warga negara dari negara penuntut atau tidak.

Namun, ekstradisi sebagai proses tidak diatur oleh rezim perjanjian internasional atau diawasi oleh PBB. Ini biasanya melibatkan perjanjian antara dua negara. Jika satu negara setuju untuk mengekstradisi seseorang ke negara lain, ini dilakukan sebagai masalah comity daripada karena kewajiban hukum.

Undang-undang Australia mengatur ekstradisi melalui Undang-Undang Ekstradisi 1988. Undang-undang tersebut menetapkan kerangka kerja bagi pengadilan untuk menentukan apakah seseorang akan diekstradisi dari Australia. Ini juga memberdayakan pemerintah untuk membuat permintaan ekstradisi dari pemerintah lain.

Pemerintah Australia dapat mempertimbangkan permintaan ekstradisi dari negara-negara yang ditunjuk berdasarkan peraturan domestik sebagai negara ekstradisi. Mayoritas dari mereka adalah negara-negara di mana Australia memiliki perjanjian ekstradisi bilateral.

Australia juga memiliki kewajiban ekstradisi melalui perjanjian multilateral yang berfokus pada bentuk kejahatan tertentu. Ini mungkin mempertimbangkan permintaan ekstradisi dari negara-negara Persemakmuran lainnya melalui Skema London yang tidak mengikat.

Dalam kasus di mana Australia adalah negara yang meminta, ia dapat meminta ekstradisi dari negara lain. Namun, ia tidak bisa mengharapkan ekstradisi.

Bagaimana keputusan ekstradisi dibuat?

Di bawah Undang-Undang Ekstradisi, masalah ekstradisi secara resmi ditangani oleh Jaksa Agung Persemakmuran. Pengaturan luar biasa beroperasi dengan Selandia Baru, dengan masalah ekstradisi sebagian besar ditangani dengan polisi-ke-polisi daripada antara pemerintah nasional.

Jika negara lain mengajukan permintaan ekstradisi ke Australia, Jaksa Agung akan mengeluarkan pemberitahuan tertulis ke Pengadilan Sirkuit Federal. Seorang hakim kemudian harus menentukan apakah orang yang tunduk pada permintaan tersebut memenuhi syarat untuk diekstradisi.

Dalam membuat keputusan ini, seorang hakim akan mempertimbangkan:

  • Kriminalitas ganda – suatu tindakan harus pidana di bawah hukum Australia serta di bawah hukum negara yang meminta
  • Jika ada keberatan ekstradisi – Australia akan menolak ekstradisi jika, misalnya, seseorang telah dihukum karena pelanggaran di Australia atau tidak mungkin menerima pengadilan yang adil jika diekstradisi.
  • Apakah seseorang akan menghadapi eksekusi jika diekstradisi – Australia tidak akan mengizinkan ekstradisi jika hukuman mati adalah hasil yang mungkin.

Setelah seorang hakim menemukan seseorang memenuhi syarat untuk diekstradisi, Jaksa Agung memiliki keputusan akhir.

Dalam kasus sebaliknya, di mana Australia adalah negara yang meminta, prosesnya akan tergantung pada hukum negara bagian yang diekstradisi. Hal ini sangat jelas dalam kasus Leifer untuk dugaan korbannya.

Leifer melarikan diri ke Israel pada tahun 2008 ketika tuduhan pertama kali muncul di depan umum. Polisi Israel menangkapnya pada tahun 2014 setelah permintaan ekstradisi Australia tahun 2013. Namun, dia kemudian ditebus. Dia telah mengaku terlalu tidak sehat untuk menghadiri beberapa dengar pendapat berikutnya dan lebih dari 30 psikiater telah memberikan berbagai laporan tentang kesehatan mentalnya.

Pada 2018, Leifer kembali dipenjara ketika muncul bahwa dia telah tinggal dan bersosialisasi secara normal di pemukiman Israel yang ortodoks. Minggu ini, dia kembali dibebaskan menjadi tahanan rumah dengan saudara perempuannya.

Wakil Menteri Kesehatan Israel telah dituduh mengubah catatan medis untuk memastikan terhadap ekstradisi Leifer.

Jaksa Agung Christian Porter telah berkomitmen untuk secara pribadi mengangkat kasus ini ketika ia mengunjungi Israel tahun ini. Dia mengatakan minggu ini kurangnya kemajuan menuju ekstradisi Leifer “disesalkan”, mengingat Australia mengajukan permintaannya dengan Israel pada tahun 2013.

Memang, masalah substantif dalam permintaan ekstradisi Australia belum ditangani sama sekali di pengadilan Israel. Sidang Desember akan menentukan apakah Leifer secara mental fit untuk menghadapi persidangan.

Dassi Erlich, salah satu korban Leifer, menyebut keputusan terbaru untuk membebaskan Leifer “tak tertahankan” dan melaporkan itu adalah “pengkhianatan besar-besaran terhadap keadilan” yang “membuat kita terguncang”.

Jika Leifer akhirnya menghadapi proses ekstradisi di pengadilan Israel, beberapa fitur khusus akan berlaku di bawah hukum Israel. Pengadilan harus menentukan kasus yang jelas ada terhadap Leifer untuk mengizinkan ekstradisi. Israel mungkin juga mengharuskan Australia untuk menetapkan akan mengembalikan Leifer ke Israel untuk menjalani hukuman penjara.

Ekstradisi secara inheren bersifat politis.

Pada saat tertentu, kasus-kasus di seluruh dunia menyoroti sifat ekstradisi yang sangat dipolitisasi.

Warga negara Australia Julian Assange, yang sekarang menjalani hukuman penjara di Inggris karena pelanggaran pembebasan bersyarat, akan menghadapi kemungkinan ekstradisi ke Amerika Serikat setelah masa jabatan itu berakhir. Pengacaranya pasti akan berpendapat bahwa dia akan menghadapi penuntutan politik di AS.

Sementara itu, di Hong Kong, protes massa terus berlanjut selama hampir lima bulan. Percikan untuk gerakan protes adalah upaya oleh pemerintah Daerah Administratif Khusus untuk mengubah undang-undang ekstradisi dan mengizinkan ekstradisi ke Taiwan dan China daratan.

Australia dan semua negara harus melangkah hati-hati ketika mengelola permintaan ekstradisi atau mengubah undang-undang ekstradisi. Ketika masalah muncul, mereka mengungkapkan frustrasi yang melekat dalam sistem yang bergantung pada niat baik dan kerja sama antar negara.

Hukum internasional mengandaikan bahwa kerja sama adalah tujuan bersama dan penting. Namun kekhawatiran politik domestik begitu sering mengalahkan niat baik.

Untuk asuransi D&O selalu gunakan Broker Asuransi!

Dari penjelasan di atas jelas bahwa jaminan asuransi D&O  ini tidak  sederhana. Ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang masalah asuransi dan masalah hukum. Oleh karena itu selalu gunakan jasa broker asuransi yang berpengalaman.

Pialang asuransi adalah ahli asuransi yang menguasai seluk-beluk asuransi, mempunyai sertifikat keahlian dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Broker asuransi ada di pihak Anda, membantu Anda mulai dari merancang polis asuransi dan bernegosiasi dengan perusahaan asuransi untuk mendapatkan jaminan yang terbaik. Tugas utama broker asuransi adalah membantu Anda jika terjadi klaim.

Salah satu broker asuransi yang berpengalaman adalah L&G Insurance Broker. Untuk seluruh kebutuhan asuransi perusahaan Anda hubungi L&G sekarang juga!

Catatan: Informasi di atas ditujukan untuk tambahan informasi tentang jaminan asuransi D&O, untuk informasi yang tepat  dan sesuai kebutuhan Anda perlu pembahasan lebih lanjut.


Source:

https://theconversation.com/explainer-what-is-extradition-between-countries-and-how-does-it-work-124637

Bedah Polis Asuransi

Director and Officer Insurance:
  1. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 1 Insuring Clause 1.1
  2. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 2 Insuring Clause 1.2
  3. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 3 Insuring Clause 1.3
  4. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 4 Insuring Clause 1.4
  5. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 5 Extension of Cover 2.1
  6. Bedah Polis Asuransi Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 6 Extension of Cover 2.2
  7. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 7 Extension of Cover 2.3
  8. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 8 Extension of Cover 2.4.1
  9. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 9 Extension of Cover 2.4.2
  10. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 10 Extension of Cover 2.4.3
  11. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 8 Extension of Cover 2.5.1
  12. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 12 Extension of Cover 2.5.2
  13. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 13 Extension of Cover 2.6.1
  14. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 14 Extension of Cover 2.6.2
  15. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 15 Mitigation Cost 2.7
  16. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 16 Personal Reputation Crisis 2.8
  17. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 17 Personal Reputation Crisis 2.9.1
  18. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 18 Personal Reputation Crisis 2.9.2
  19. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 19 Retired Director and Officer 2.10
  20. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 20 Tax Liability 2.11
  21. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 21 Tax Liability 2.12
  22. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 22 Tax Liability 2.13
  23. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 23 Tax Liability 2.14
  24. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 24 Tax Liability 2.15
  25. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 25 Tax Liability 2.16
  26. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 26 Tax Liability 2.17
  27. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 27 Emergency Expense 2.18
  28. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 28 Emergency Expense 2.19
  29. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 29 Emergency Expense 2.20.2
  30. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 30 Emergency Expense 2.20.2
  31. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 31 Emergency Expense 2.20.3
  32. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 32 2.21 Indemnity costs for shareholder derivative claims
  33. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 33 2.22 Runoff cover for past subsidiaries
  34. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 34 – 3.1 Bodily injury
  35. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 35 – 3.2 Change in control
  36. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 36 3.3 Civil or bail bond expenses
  37. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 37 – 3.4 Civil fines and Penalties
  38. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 38 – 3.5.1 Claim
  39. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 39 – 3. 5.2 Claims
  40. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 40 3.6 Clean up cost
  41. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 41 3.7 Company
  42. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 42 – 3.8.1 Company Crisis
  43. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 43 3.9 Continuity date
  44. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 44 3.10 Corporate manslaughter proceeding
  45. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 45 3.11 Deductible
  46. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 46 3.12 Defense Cost
  47. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 47 – 3.13 Deprivation Of Asset And Liberty Proceeding
  48. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 48 – 3.14 Derivative Demand Investigation Costs
  49. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 49 – 3.15 Director or Officer
  50. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 50 – 3.16 Emergency costs
  51. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 51 3.17 Employee
  52. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 52 3.18 Employment Practice Wrongful
  53. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 53 – 3.19 Environmental event
  54. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 54 3.20 Environmental Proceeding
  55. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 55 – 3.21 Excess Limit of Liability
  56. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 56 3.22 Extended Reporting Period
  57. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 57 3.23 External Administration
  58. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 58 3.24 Extradition
  59. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 59 3.25 Extradition
  60. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 60 3.26 Extradition
  61. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 61 3.27 Financial Institution
  62. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 62 3.28.1. Financial Loss
  63. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 63 3.28.2. Financial Loss
  64. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 64 3.28. 3&4 Financial Loss
  65. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 65 Financial Loss Exclusions
  66. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 66 3.29 Foreign jurisdiction
  67. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 67 3.30 Foreign policy
  68. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 68 3.31 Indemnified financial loss
  69. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 69 3.32 Indemnified financial loss
  70. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 70 3.33 Insured person
  71. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 71 34 Insured person
  72. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 72 35 International Program Policies
  73. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 73 36 Interrelated Wrongful Acts
  74. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 74 3.37 Investigation
  75. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 75 3.38 Investigation Cost
  76. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 76 3.39 Limit of Liability
  77. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 77 3.40 Mitigation Cost
  78. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 78 3.41 Non-Executive Director
  79. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 79 3.42 Non-Profit Organisation
  80. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 80 3.43 Official Body
  81. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 81 3.44 Outside Entity
  82. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 82 3.45 Outside Entity
  83. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 83 3.46 Period of Insurance
  84. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 84 3.47 Personal Information
  85. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 85 3.48 Personal Reputation Crisis
  86. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 86 3.49 Policy Holder
  87. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 87 3.50 Pollutant
  88. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 88 3.51 Pre-Claim Cost
  89. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 89 3.52 Pre-Claim Event
  90. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 90 3.53 Prior Known Claim
  91. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 91 3.54 Privacy Event
  92. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 92 3.55 Privacy Regulation
  93. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 93 3.56 Property Damage
  94. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 94 3.57 The Schedule
  95. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 95 3.58 Securities
  96. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 96 3.59 Security Claim
  97. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 97 3.60 Security Event
  98. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 98 3.61, Security holder derivative demand
  99. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 99 3.62, Self-Report
  100. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 100 3.63, Shadow Director
  101. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 101 3.63, Sub-limit of Liability
  102. Bagian 102 3.65 – Submission – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  103. Bagian 103 3.66 – Subsidiary – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  104. Bagian 104 3.67 – Superannuation Charge – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  105. Bagian 105 3.68 – US claim – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  106. Bagian 106 3.69 –US Securities Claim – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  107. Bagian 107 3.70 –Wrongful Act – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  108. Bagian 108 4.1. –Change In Risks – Subsidiary – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  109. Bagian 109 4.2. –Change In Control – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  110. Bagian 110 4.3. –Change In Control – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  111. Bagian 111 4.4. –Change In Control – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  112. Bagian 112 5.1 Exclusions – Bodily Injury and Property Damage – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  113. Bagian 113 5.2 Exclusions – Conduct – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  114. Bagian 114 5.3 Exclusions – Insured vs insured US claims only – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  115. Bagian 115 5.4 Exclusions – Prior and Pending – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  116. Bagian 116 6.1. Assignment – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  117. Bagian 117 6.2. Cancellation – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  118. Bagian 118 6.3. Confidentiality – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  119. Bagian 119 6.4. Deductible and Co Insurance – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  120. Bagian 120 6.5. Defense Cost, Settlement and Allocation – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  121. Bagian 121 6.6. Failure of The Company To Indemnify Insured Persons- Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  122. Bagian 122. 6.7. Conditions – Goods and Service Tax – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  123. Bagian 123. 6.8. Conditions – Law And Jurisdiction – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) x
  124. Bagian 124. 6.9. Conditions – Limit of Liability – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  125. Bagian 125. 6.9. Conditions – Non Disclosure and Misrepresentation – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  126. Bagian 126. 6.11. Notification Claims Conditions and Investigation –Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  127. Bagian 127. 6.12. Order of Payment–Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  128. Bagian 128. 6.13. Order of Recovery–Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  129. Bagian 129. 6.14. Other insurance and indemnification Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  130. Bagian 130. 6.15. Plural and Headings – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  131. Bagian 131. 6.16. Sanction Regulation – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  132. Bagian 132. 6.17..Severability and non-imputation – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  133. Bagian 133. 6.18. Subrogation – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  134. Bagian 134. 6.19 Valuation and Foreign Currency – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  135. Bagian 135. 7.1. Worldwide Cover – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  136. Bagian 136. 7.2. – Global Liberation – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  137. Bagian 137. 7.3. – International Program Policies – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)

Jangan Buang Waktu Anda & Hubungi Kami Sekarang!

Whatsapp 24/7
0811-8507-773
Contact the Expert
0812-8401-9840
Whatsapp 24/7
0811-8507-773
Contact the Expert
0812-8401-9840
Call Center 24/7
0811-8507-773
Request
a Quote
Our Location