Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 37 – 3.4 Civil fines and Penalties - Director and Officer Insurance


Save Your Time & Call Us Now

HOTLINE 24/7

0811-8507-773

(Whatsapp - Call - SMS)
Director and Officer Insurance

Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 37 – 3.4 Civil fines and Penalties - Director and Officer Insurance


Tentang Penulis

Mhd. Taufik Arifin ANZIIF (Snr. Assoc) CIIB

Follow my IG : @taufik.arifin.31

Taufik memiliki lebih dari 30 tahun pengalaman di industri pialang asuransi. Dia memegang sertifikat Lembaga Asuransi dan Keuangan Selandia Baru Australia (ANZIIF snr.assoc) CIP dan Broker Asuransi Indonesia Bersertifikat (CIIB). CEO - L&G Insurance Broker

Mengapa Anda butuh asuransi D&O?

Sebagai direktur dan pejabat perusahaan, Anda ingin melindungi diri dan keluarga Anda dari kerugian keuangan akibat kesalahan dan kelalaian Anda dalam mengelola perusahaan.

Ingat pepatah lama “sepandai-pandai tupai melompat sekali-kali kan jatuh jua”

Apa saja tuntutan yang bisa dituduhkan?

Direktur dan pejabat bisa dituntut karena berbagai alasan terkait dengan peran perusahaan mereka, termasuk:

  • Pelanggaran kewajiban fidusia yang mengakibatkan kerugian finansial atau kebangkrutan
  • Penyajian laporan aset perusahaan yang salah
  • Penyalahgunaan dana perusahaan
  • Penipuan
  • Kegagalan untuk mematuhi undang-undang
  • Pencurian kekayaan intelektual dan perburuan pelanggan pesaing
  • Kurangnya tata kelola perusahaan
  • Tindakan ilegal atau keuntungan ilegal umumnya tidak tercakup dalam asuransi D&O.

Bagaimana cara mengurus asuransi D&O?

D&O adalah asuransi khusus, tidak semua perusahaan asuransi menyediakan produk ini. Anda perlu bantuan ahli dan konsultan asuransi yang berpengalaman yaitu broker asuransi. Broker asuransi adalah ahli asuransi yang berada di pihak Anda.

Untuk memahami jaminan asuransi D&O kami akan menjelaskan secara rinci untuk Anda dalam bentuk bedah polis asuransi D&O. Dari sekian banyak jenis polis asuransi D&O kami mengambil contoh polis yang dikeluarkan oleh Zurich Insurance. Bisa anda klik disini: Directors and officers liability policy

Ikuti tulisan ini dari bagian pertama sampai bagian terakhir agar Anda paham. Silahkan bagikan kepada rekan-rekan Anda agar mereka juga paham seperti Anda.

 


Original wordings

3.4 Civil fines and Penalties

Civil fines and penalties mean:

3.4.1 civil, administrative or regulatory monetary penalties directly assessed against an insured person for a violation of any law, regulation or statute; and

3.4.2 civil monetary penalties directly assessed against an insured person pursuant to Section 2(g)(2)(B) or Section 78ff(c)(2)(B) of the United States (U.S.) Foreign Corrupt Practices Act, 15 U.S.C. Section 78dd2(g)(2)(B) or any similar legislation of any other country.

 


Terjemahan Bebas

3.4 Denda perdata dan Hukuman

Denda sipil dan hukuman berarti:

3.4.1 Hukuman moneter sipil, administratif atau peraturan yang dinilai langsung terhadap orang yang diasuransikan karena pelanggaran hukum, peraturan, atau undang-undang apa pun; dan

3.4.2 Hukuman moneter sipil yang dinilai langsung terhadap orang yang diasuransikan sesuai dengan Bagian 2 (g) (2) (B) atau Bagian 78ff (c) (2) (B) dari Amerika Serikat (AS) Undang-Undang Praktik Korupsi Asing, 15 undang-undang .C. Bagian 78dd2 (g) (2) (B) atau undang-undang serupa dari negara lain.

 


Penjelasan Tambahan

Denda perdata dan denda hukum yang berkaitan dengan peraturan pemerintah. Begitu banyak peraturan dan ketentuan pemerintah yang harus diikuti dan ditaati oleh perusahaan dan direktur. Jika peraturan tersebut tidak diikuti maka sudah dapat dipastikan perusahaan dan direktur akan mendapatkan denda dan hukum dari pemerintah.

Oleh karena itu polis asuransi D&O juga mempertimbangkan resiko-resiko seperti ini di dalam pemberian jaminan termasuk dari pengalaman dari direktur sebelumnya.

Untuk penjelasan lebih lanjut, kami akan benar-benar mengeksplorasi edisi bedah polis asuransi D &O dalam edisi ini dari bagian pertama hingga akhir, ikuti semuanya sehingga Anda benar-benar mengerti.

Di bagian bawah artikel ini kami juga menulis tautan dari sumber sebagai informasi tambahan.

Referensi

Pemahaman Civil Penalty

Hukuman perdata atau denda sipil adalah hukuman finansial yang dikenakan oleh lembaga pemerintah sebagai restitusi atas kesalahan. Kesalahan biasanya didefinisikan oleh kodifikasi undang-undang, peraturan, dan keputusan. Denda perdata tidak dianggap sebagai hukuman pidana, karena terutama dicari untuk mengkompensasi negara atas kerugian yang dilakukan untuk itu, daripada untuk menghukum perilaku yang salah. Dengan demikian, hukuman perdata, dengan sendirinya, tidak akan membawa waktu penjara atau hukuman hukum lainnya. Misalnya, jika seseorang membuang limbah beracun di taman negara, negara akan memiliki hak yang sama untuk berusaha memulihkan biaya membersihkan kekacauan seperti halnya pemilik tanah pribadi, dan untuk membawa pengaduan ke pengadilan, jika perlu.

Hukuman perdata menempati tempat yang aneh dalam beberapa sistem hukum – karena mereka bukan hukuman pidana, negara tidak perlu memenuhi beban bukti yang “tanpa keraguan yang masuk akal”; Tetapi karena tindakan itu dibawa oleh pemerintah, dan beberapa hukuman perdata dapat mencapai jutaan dolar, tidak nyaman untuk menundukkan warga negara kepada mereka dengan beban bukti yang hanyalah “dominannya bukti.” Oleh karena itu, penilaian sebagian besar hukuman perdata memerlukan temuan “bukti yang jelas dan meyakinkan” sebelum terdakwa perdata akan bertanggung jawab. Seorang terdakwa dapat meningkatkan alasan, pembenaran, pembelaan afirmatif, dan pertahanan prosedural. Seorang hakim hukum administratif atau petugas pendengaran dapat mengawasi proses dan membuat penilaian. Penilaian dibuat pada keseimbangan probabilitas, yang berarti jika lebih dari lima puluh persen kemungkinan bahwa terdakwa bertanggung jawab maka terdakwa akan dinyatakan bersalah.

Dalam beberapa kasus, hukuman perdata dapat dilengkapi dengan proses hukum lainnya, termasuk sanksi administratif atau bahkan tuntutan pidana, dan banding masing-masing. Misalnya, kegagalan untuk membayar denda yang dinilai untuk pelanggaran kode lalu lintas dapat mengakibatkan penangguhan administrasi SIM, dan mengemudi lebih lanjut setelah penangguhan mungkin merupakan pelanggaran pidana. Di sisi lain, kasus minimal dapat “diajukan”, atau ditangguhkan untuk jangka waktu di mana terdakwa mungkin diminta untuk menghindari pelanggaran lebih lanjut, atau melaksanakan tugas-tugas tertentu (seperti melakukan perbaikan atau restitusi, atau menghadiri pendidikan tambahan), setelah itu masalah diberhentikan.

Dalam kasus lain, seperti keselamatan publik dan pelanggaran perlindungan konsumen, pemerintah daerah dapat mencabut izin dan lisensi, dan meminta perintah untuk menghentikan atau menghapus pekerjaan atau barang yang tidak sesuai, di samping hukuman perdata.

Pelanggaran sipil yang tertunda atau diakui juga dapat digunakan sebagai bukti tanggung jawab dalam gugatan perdata. Salah satu contohnya adalah ngebut menyebabkan kecelakaan mobil, yang mengakibatkan klaim kematian yang salah. Namun, penggugat mungkin diminta untuk membuktikan sebab-akibat melalui kerugian yang tercakup dalam peraturan.

Hukuman perdata adalah denda yang dinilai negara terhadap seseorang untuk mengkompensasi beberapa bahaya. Contoh yang akrab dari hukuman sipil adalah tiket parkir. Pengemudi melanggar aturan dan negara menuntut denda untuk kompensasi (karena tidak membayar tempat parkir, misalnya). Pelanggaran lalu lintas umum, seperti mempercepat atau menjalankan lampu merah, juga biasanya dianggap sebagai pelanggaran sipil dan mengakibatkan denda.

Hukuman perdata (kadang-kadang disebut denda sipil) berbeda dari kerusakan sipil. Kerusakan sipil adalah hasil dari gugatan perdata, atau gugatan, antara dua pihak swasta. Jika satu pihak menuntut yang lain, dan hasil dari gugatan itu adalah bahwa satu pihak harus membayar sejumlah uang kepada yang lain, yang dianggap sebagai kerusakan sipil. Hukuman perdata, sebaliknya, selalu melibatkan negara dan pihak swasta.

Hukuman perdata juga berbeda dari hukuman pidana, yang dirancang untuk menghukum mereka yang melanggar hukum. Sementara hukuman pidana kadang-kadang bisa dalam bentuk denda, mereka juga dapat terdiri dari hukuman penjara atau hukuman lainnya. Misalnya, pelanggaran mengemudi yang serius, seperti DUI atau menyelam sembrono, umumnya diperlakukan sebagai pelanggaran pidana dan mengakibatkan hukuman pidana, termasuk denda besar dan mungkin hukuman penjara.

Hukuman perdata dikenakan oleh hakim atau juri dan selalu bersifat moneter. Anda tidak dapat masuk penjara karena pelanggaran sipil, meskipun hukuman perdata dapat menyebabkan hukuman pidana. Misalnya, jika Anda gagal membayar tiket lalu lintas Anda, negara dapat membatalkan SIM Anda, dan jika Anda mengemudi saat lisensi Anda ditangguhkan, hukuman pidana dapat terjadi.

Standar hukum untuk kasus perdata jauh lebih ketat daripada kasus pidana. Kasus-kasus di pengadilan pidana harus dibuktikan “tanpa keraguan yang masuk akal,” sementara kasus perdata dapat dibuktikan dengan “bukti yang dominan.”

Hukuman perdata tidak muncul pada catatan kriminal Anda, tetapi pelanggaran lalu lintas sipil, misalnya, dapat muncul pada catatan mengemudi Anda, yang dapat mempengaruhi tarif asuransi Anda dan bahkan peluang kerja potensial Anda. Terlalu banyak pelanggaran lalu lintas juga dapat menyebabkan penangguhan atau pencabutan SIM Anda.

Penting untuk diingat bahwa komunitas yang berbeda dapat mengklasifikasikan hukum dan pelanggaran mereka dengan cara yang berbeda. Jadi, pelanggaran yang merupakan pelanggaran sipil di satu kota dapat dianggap sebagai pelanggaran pidana di kota lain. Anda mungkin perlu mencari bantuan hukum untuk memastikan Anda memahami konsekuensi dari setiap hukuman hukum yang dinilai terhadap Anda.

Untuk asuransi D&O selalu gunakan Broker Asuransi!

Dari penjelasan di atas jelas bahwa jaminan asuransi D&O  ini tidak  sederhana. Ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang masalah asuransi dan masalah hukum. Oleh karena itu selalu gunakan jasa broker asuransi yang berpengalaman.

Pialang asuransi adalah ahli asuransi yang menguasai seluk-beluk asuransi, mempunyai sertifikat keahlian dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Broker asuransi ada di pihak Anda, membantu Anda mulai dari merancang polis asuransi dan bernegosiasi dengan perusahaan asuransi untuk mendapatkan jaminan yang terbaik. Tugas utama broker asuransi adalah membantu Anda jika terjadi klaim.

Salah satu broker asuransi yang berpengalaman adalah L&G Insurance Broker. Untuk seluruh kebutuhan asuransi perusahaan Anda hubungi L&G sekarang juga!

Catatan: Informasi di atas ditujukan untuk tambahan informasi tentang jaminan asuransi D&O, untuk informasi yang tepat  dan sesuai kebutuhan Anda perlu pembahasan lebih lanjut.


Sources:

Bedah Polis Asuransi

Director and Officer Insurance:
  1. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 1 Insuring Clause 1.1
  2. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 2 Insuring Clause 1.2
  3. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 3 Insuring Clause 1.3
  4. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 4 Insuring Clause 1.4
  5. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 5 Extension of Cover 2.1
  6. Bedah Polis Asuransi Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 6 Extension of Cover 2.2
  7. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 7 Extension of Cover 2.3
  8. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 8 Extension of Cover 2.4.1
  9. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 9 Extension of Cover 2.4.2
  10. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 10 Extension of Cover 2.4.3
  11. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 8 Extension of Cover 2.5.1
  12. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 12 Extension of Cover 2.5.2
  13. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 13 Extension of Cover 2.6.1
  14. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 14 Extension of Cover 2.6.2
  15. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 15 Mitigation Cost 2.7
  16. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 16 Personal Reputation Crisis 2.8
  17. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 17 Personal Reputation Crisis 2.9.1
  18. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 18 Personal Reputation Crisis 2.9.2
  19. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 19 Retired Director and Officer 2.10
  20. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 20 Tax Liability 2.11
  21. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 21 Tax Liability 2.12
  22. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 22 Tax Liability 2.13
  23. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 23 Tax Liability 2.14
  24. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 24 Tax Liability 2.15
  25. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 25 Tax Liability 2.16
  26. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 26 Tax Liability 2.17
  27. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 27 Emergency Expense 2.18
  28. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 28 Emergency Expense 2.19
  29. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 29 Emergency Expense 2.20.2
  30. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 30 Emergency Expense 2.20.2
  31. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 31 Emergency Expense 2.20.3
  32. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 32 2.21 Indemnity costs for shareholder derivative claims
  33. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 33 2.22 Runoff cover for past subsidiaries
  34. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 34 – 3.1 Bodily injury
  35. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 35 – 3.2 Change in control
  36. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 36 3.3 Civil or bail bond expenses
  37. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 37 – 3.4 Civil fines and Penalties
  38. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 38 – 3.5.1 Claim
  39. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 39 – 3. 5.2 Claims
  40. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 40 3.6 Clean up cost
  41. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 41 3.7 Company
  42. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 42 – 3.8.1 Company Crisis
  43. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 43 3.9 Continuity date
  44. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 44 3.10 Corporate manslaughter proceeding
  45. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 45 3.11 Deductible
  46. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 46 3.12 Defense Cost
  47. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 47 – 3.13 Deprivation Of Asset And Liberty Proceeding
  48. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 48 – 3.14 Derivative Demand Investigation Costs
  49. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 49 – 3.15 Director or Officer
  50. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 50 – 3.16 Emergency costs
  51. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 51 3.17 Employee
  52. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 52 3.18 Employment Practice Wrongful
  53. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 53 – 3.19 Environmental event
  54. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 54 3.20 Environmental Proceeding
  55. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 55 – 3.21 Excess Limit of Liability
  56. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 56 3.22 Extended Reporting Period
  57. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 57 3.23 External Administration
  58. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 58 3.24 Extradition
  59. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 59 3.25 Extradition
  60. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 60 3.26 Extradition
  61. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 61 3.27 Financial Institution
  62. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 62 3.28.1. Financial Loss
  63. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 63 3.28.2. Financial Loss
  64. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 64 3.28. 3&4 Financial Loss
  65. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 65 Financial Loss Exclusions
  66. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 66 3.29 Foreign jurisdiction
  67. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 67 3.30 Foreign policy
  68. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 68 3.31 Indemnified financial loss
  69. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 69 3.32 Indemnified financial loss
  70. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 70 3.33 Insured person
  71. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 71 34 Insured person
  72. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 72 35 International Program Policies
  73. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 73 36 Interrelated Wrongful Acts
  74. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 74 3.37 Investigation
  75. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 75 3.38 Investigation Cost
  76. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 76 3.39 Limit of Liability
  77. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 77 3.40 Mitigation Cost
  78. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 78 3.41 Non-Executive Director
  79. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 79 3.42 Non-Profit Organisation
  80. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 80 3.43 Official Body
  81. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 81 3.44 Outside Entity
  82. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 82 3.45 Outside Entity
  83. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 83 3.46 Period of Insurance
  84. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 84 3.47 Personal Information
  85. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 85 3.48 Personal Reputation Crisis
  86. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 86 3.49 Policy Holder
  87. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 87 3.50 Pollutant
  88. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 88 3.51 Pre-Claim Cost
  89. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 89 3.52 Pre-Claim Event
  90. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 90 3.53 Prior Known Claim
  91. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 91 3.54 Privacy Event
  92. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 92 3.55 Privacy Regulation
  93. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 93 3.56 Property Damage
  94. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 94 3.57 The Schedule
  95. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 95 3.58 Securities
  96. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 96 3.59 Security Claim
  97. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 97 3.60 Security Event
  98. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 98 3.61, Security holder derivative demand
  99. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 99 3.62, Self-Report
  100. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 100 3.63, Shadow Director
  101. Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) – Bagian 101 3.63, Sub-limit of Liability
  102. Bagian 102 3.65 – Submission – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  103. Bagian 103 3.66 – Subsidiary – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  104. Bagian 104 3.67 – Superannuation Charge – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  105. Bagian 105 3.68 – US claim – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  106. Bagian 106 3.69 –US Securities Claim – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  107. Bagian 107 3.70 –Wrongful Act – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  108. Bagian 108 4.1. –Change In Risks – Subsidiary – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  109. Bagian 109 4.2. –Change In Control – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  110. Bagian 110 4.3. –Change In Control – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  111. Bagian 111 4.4. –Change In Control – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  112. Bagian 112 5.1 Exclusions – Bodily Injury and Property Damage – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  113. Bagian 113 5.2 Exclusions – Conduct – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  114. Bagian 114 5.3 Exclusions – Insured vs insured US claims only – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  115. Bagian 115 5.4 Exclusions – Prior and Pending – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  116. Bagian 116 6.1. Assignment – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  117. Bagian 117 6.2. Cancellation – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  118. Bagian 118 6.3. Confidentiality – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  119. Bagian 119 6.4. Deductible and Co Insurance – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  120. Bagian 120 6.5. Defense Cost, Settlement and Allocation – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  121. Bagian 121 6.6. Failure of The Company To Indemnify Insured Persons- Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  122. Bagian 122. 6.7. Conditions – Goods and Service Tax – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  123. Bagian 123. 6.8. Conditions – Law And Jurisdiction – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O) x
  124. Bagian 124. 6.9. Conditions – Limit of Liability – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  125. Bagian 125. 6.9. Conditions – Non Disclosure and Misrepresentation – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  126. Bagian 126. 6.11. Notification Claims Conditions and Investigation –Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  127. Bagian 127. 6.12. Order of Payment–Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  128. Bagian 128. 6.13. Order of Recovery–Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  129. Bagian 129. 6.14. Other insurance and indemnification Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  130. Bagian 130. 6.15. Plural and Headings – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  131. Bagian 131. 6.16. Sanction Regulation – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  132. Bagian 132. 6.17..Severability and non-imputation – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  133. Bagian 133. 6.18. Subrogation – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  134. Bagian 134. 6.19 Valuation and Foreign Currency – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  135. Bagian 135. 7.1. Worldwide Cover – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  136. Bagian 136. 7.2. – Global Liberation – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)
  137. Bagian 137. 7.3. – International Program Policies – Bedah Polis Asuransi Director and Officer (D&O)

Jangan Buang Waktu Anda & Hubungi Kami Sekarang!

Whatsapp 24/7
0811-8507-773
Contact the Expert
0812-8401-9840
Whatsapp 24/7
0811-8507-773
Contact the Expert
0812-8401-9840
Call Center 24/7
0811-8507-773
Request
a Quote
Our Location