Dampak kebijakan pemerintah untuk membangun infrastruktur massal sejak 2014 telah membawa banyak risiko secara finansial dan fisik.

Sebagai broker asuransi, kami tertarik untuk membahas masalah ini.  Perlu Anda ketahui, saat ini industri asuransi umum sedang menghadapi banyak sekali tuntutan klaim dari proyek-proyek infrastruktur.

Klaim asuransi berasal dari berbagai jenis proyek, seperti jalan tol, jembatan, dermaga, bendungan, bandara, pembangkit listrik dan lainnya. Jumlah tuntutan klaim yang mereka hadapi ratusan miliaran rupiah, jauh di atas penerimaan premi khusus dari proyek infrastruktur.

Karena klaim yang sangat besar, sebagai akibatnya industri umum mengalami kesulitan untuk mendapatkan jaminan back up dari reasuransi baik dari perusahaan reasuransi nasional maupun dari reasuransi internasional.

Apabila kondisi seperti ini tidak diperbaiki dan ditingkatkan, maka dimasa depan akan semakin sulit untuk mendapatkan jaminan asuransi proyek infrastruktur dengan biaya premi asuransi yang tinggi sekalipun.

Untuk memberikan gambaran mengenai jenis manajemen risiko dan asuransi proyek infrastruktur, kami akan menjelaskan beberapa aspek yang terkait dengan manajemen risiko proyek infrastruktur.

Jika artikel ini menarik bagi Anda, silahkan bagikan artikel ini ke rekan-rekan Anda agar mereka dapat memahaminya seperti Anda.

Dalam hal manajemen risiko, terdapat penyebab utama kecelakaan dan kerugian yang terjadi pada proyek infrastruktur adalah hasil dari penilaian risiko dan alokasi risiko yang tidak baik sejak awal. Mulai dari konsep dan desain yang menyebabkan risiko dan kecelakaan yang kurangnya pembiayaan di masa yang akan datang.

Seperti yang kita ketahui, implementasi pada proyek infrastruktur modern sangat kompleks. Desain untuk penggunaan jangka Panjang membutuhkan strategi yang benar dan tepat serta mencerminkan ketidakpastian dan beberapa risiko yang mereka hadapi selama periode proyek.

Karena proyek infrastruktur rata -rata dalam bentuk jangka panjang melibatkan pejabat pemerintah yang berbeda karena penggantian pejabat pemerintah selama periode konstruksi proyek. Akibatnya, tanggung jawab, kemampuan manajemen risiko dan kapasitas memiliki risiko dan minat yang sering

Sementara proyek infrastruktur memerlukan pembagian tugas dan tanggung jawab antara para pihak pelaksana sebagai kontraktor dan operator. Ini menyebabkan potensi risiko yang signifikan. Risiko yang seperti inilah yang harus diantisipasi dan dikelola sejak awal.

Proyek infrastruktur akan terus meningkat sesuai dengan program pemerintah, oleh karena itu risiko menjadi lebih kompleks secara signifikan. Kerugian karena risiko yang tidak dikelola akan meningkat. Hal ini akan diperburuk oleh kurangnya keahlian dan pengalaman.

Beberapa penyebab khas kegagalan Proyek

Kerap kali risiko pada proyek infrastruktur tidak dialokasikan dengan baik kepada pihak yang mempunyai kemampuan untuk menyerap risiko itu. Ini terjadi akibat dari kesalahpahaman atau kelalaian pemerintah terhadap suatu risiko. Penyedia dana kerap jadi pihak yang dirugikan secara langsung dari risiko yang tidak dialokasikan dan dikelola dengan baik.

Apalagi dalam struktur kemitraan public swasta, pengambil risiko swasta terlambat untuk pengaruhi manajemen dan alokasi risiko. Sehingga mereka tidak bisa membatalkan kesalahan yang telah ada dalam proyek.

Karena rata-rata nilai pada proyek infrastruktur terlalu besar, sehingga resikonya pun besar. Sebagian besar proyek infrastruktur dikelola oleh pegawai pemerintah yang umumnya tidak mempunyai keahlian dalam manajemen risiko dan proyek yang baik.

Akibatnya, hal ini menjadi penyebab kegagalan proyek yang sejatinya sudah dimulai sejak tahap awal, pelaksanaan, pengembangan dan penyelesaian proyek yang tidak dirancang dengan baik serta pengadaan material yang tidak dipertimbangkan dengan matang. Sehingga menyebabkan terjadinya penundaan, peningkatan biaya yang lebih tinggi dan terjadinya kecelakaan.

Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, manajemen risiko akan mampu menanggulangi persoalan utama yang dihadapi oleh semua pihak dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam proyek termasuk pencetus proyek, yaitu pemerintah dan entitas publik.

Manajemen proyek dengan informasi risiko yang baik memerlukan hal-hal berikut:

• Kerangka kerja konseptual yang komprehensif memperkenalkan manajemen risiko di seluruh tahap dan fokus pada masalah paling kritis dan pilihan desain yang harus dibuat.
• Pendekatan dan alat praktis yang kuat yang dapat membantu pemerintah dan perusahaan untuk membuat pilihan desain dan mengelola risiko secara lebih proaktif
• Kerangka kerja dari implementasi yang efektif dengan memperkenalkan dan memastikan penerapan dan pelaksanaan disiplin sehari-hari, mulai dari fase desain hingga seluruh siklus hidup proyek

Risiko proyek Selama Masa Proyek

Perencanaan proyek yang komplit dalam wujud front-end yang ideal akan menyusun profil risiko proyek yang komplit dan gampang dikelola selama prosesnya. Kuncinya adalah dengan mengenal resiko apa saja yang melekat pada proyek dan kesanggupan Anda untuk membuat profil risiko sebelum Anda mengawali proyek. Selain itu, Anda juga dituntut untuk mempunyai keterampilan untuk mencegah terjadinya risiko yang lain.

Pendekatan manajemen risiko yang terbaik untuk proyek infrastruktur patut pendekatan mencerminkan resiko yang khusus untuk proyek infrastruktur. Titik mulanya dengan melaksanakan pengevaluasian risiko yang berorientasi selama usia proyek dengan tujuan untuk menciptakan pemahaman perihal akar penyebab dari risiko sejak permulaan proyek.

Untuk meningkatkan keberhasilan proyek infrastruktur, seluruh pemangku kepentingan di segala tahapan proyek infrastruktur seharusnya patuh pada keputusan manajemen risiko. Mereka juga dipinta untuk berkontribusi pada tiap pengaplikasian manajemen risiko termasuk kecakapan mitigasi yang tepat sasaran selama masa proyek.

Untuk mengamati lebih jauh perihal bagaimana pengaplikasian manajemen risiko pada tahap pembangunan proyek infrastruktur, berikut ini kami artikel yang cocok dengan tahap-tahapnya:

1.   Memilih, merencanakan, dan merancang proyek

Biasanya pemerintah menjadi inisiator dan pemilik proyek infrastruktur. Hal kerap kali memunculkan persoalan, sebab sering kali terjadi perbedaan waktu yang amat mencolok antara waktu dimulainya proyek dengan waktu penyelesaiannya.

Akhirnya proyek dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru yang tak berminat dengan proyek demikian. Selain itu, pemerintah seringkali tidak mau mengeluarkan uang semenjak permulaan untuk manajemen resiko, lebih memilih untuk berhemat walaupun hasilnya nanti akan muncul tarif yang jauh lebih tinggi dampak tak adanya manajemen risiko yang bagus.

Seringkali upaya pencegahan resiko terhambat oleh kurangnya strategi infrastruktur yang menyeluruh, selain itu terdapat unsur lain yang bisa menyebabkan proyek terganggu. Contohnya perkiraan dan asumsi yang salah, (semisal, seputar demografi, permintaan, harga, pendapatan, belanja modal, atau belanja operasional), pemahaman yang terbatas perihal dinamika pasar, dan kurangnya keinginan untuk merencanakan volatilitas dan skenario yang bisa merugikan.

Ada juga kecenderungan untuk melebih-lebihkan pendapatan atau penerimaan dan potensi pertumbuhan, melainkan dilain pihak meremehkan resiko pendapatan proyek yang dirancang dengan buruk yang akan menyebabkan penerimaan yang lebih rendah dari yang diinginkan atau, dalam kasus terburuk, proyek terpaksa seharusnya dibatalkan atau ditinggalkan sesudah investasi permulaan yang ditanamkan dalam jumlah yang signifikan.

Disiplin pengelolaan keuangan seperti yang diberlakukan di proyek swasta perlu diaplikasikan dalam perencanaan, perancangan, dan pembenahan proyek sebelum pemodal terlibat, menolong menyesuaikan insentif dan pinalti sehingga dicocokkan dengan tepat dan digunakan ke masing-masing pihak berkaitan.

2. Pengadaan dan pilihan desain kontrak

Sebagai pemilik, proyek pemerintah dan kementerian masing-masing, serta kolaborasi pemerintah-swasta seperti pengembang, dan kontraktor merupakan pemangku kepentingan utama untuk proyek infrastruktur. Mereka sering kali gagal memilih struktur pengembalian risiko yang maksimal sebelum tahap pengadaan, sehingga sulit untuk menyesuaikan kembali risiko atau tanggung jawab Setelah proyek mulai.

Usulan dari pihak swasta seringkali diacuhkan atau kurang dipahami termasuk transparansi tarif risiko, kepemilikan risiko, dan trade-off risiko-pengembalian yang terbatas. Pemasok sering kali memilih strategi yang salah, mengacuhkan kesanggupan swasta untuk mengontrol risiko tertentu.

Para pemangku kepentingan dianjurkan untuk mengidentifikasi risiko dan unsur- unsur yang mempengaruhinya seperti penundaan atau kenaikan harga material, semenjak permulaan dan menentukan siapa yang akan bertanggung jawab untuk masing-masing hal yang demikian. Menyediakan mekanisme untuk mendukung perilaku kontraktor dan memastikan akuntabilitas yang berkelanjutan.

3. Pelaksanaan konstruksi

Pemilik proyek dalam hal ini pemerintah merupakan pemangku kepentingan dalam tahap pengerjaan konstruksi hal ini berkaitan dengan konsep Engineering and Construction (E&C). Kontraktor E&C bertanggung jawab atas proses dan pembiayaan yang tepat waktu, sesuai anggaran, dan hasil yang bermutu.

Permasalahan yang kerap kali timbul, kontraktor E&C gagal memenuhi kontrak, yang mengakibatkan pembengkakan tarif, penundaan, dan cacat dampak dari kecelakaan, atau konsisten menjalankan kewajiban kontraktual mereka dengan terjadinya penurunan profit bisnis mereka secara signifikan. Perencanaan permulaan yang buruk dan manajemen sumber daya dan keterbatasan tarif ialah unsur penunjang terjadinya kegagalan ini.

Di dalam beberapa kasus sering kali terdapat perbedaan antara keharusan sesuai dengan kontrak dan kesanggupan kontraktor untuk melakukan pekerjaan. Adanya permasalahan hubungan antara klien, pemasok, dan subkontraktor yang dijalankan secara serampangan, dan seringkali hal ini disebabkan oleh pemilihan kontraktor yang buruk pada fase permulaan. Konsekuensinya bisa berupa pembengkakan tarif dan anggaran, kecelakaan proyek dan ini bisa berdampak signifikan pada ekonomi yang lebih luas.

Ringkasnya, selama pengerjaan proyek, banyak resiko dihadapi oleh pemerintah atau pengembang berkaitan dengan wanprestasi kontrak, klaim. Oleh sebab itu, keterbukaan antara pemilik proyek dengan kontraktor adalah faktor penting. Tetapi, konsentrasi utama pada fase ini adalah mengenai bagaimana metode mengurangi risiko, dan kesanggupan untuk memberi pengaruh besarnya risiko lebih kecil ketimbang selama perencanaan.

Seperti yang dilihat dalam uraian diatas bahwa resiko proyek infrastruktur amat rumit dan komplek sehingga bisa dipahami bahwa banyak sekali resiko yang terjadi. Akhirnya banyak perusahaan asuransi yang menghindar apabila ditawarkan untuk menjamin proyek infrastruktur.

Kami sarankan kepada para pemangku proyek infrastruktur supaya meminta saran dan masukan dari para pakar manajemen resiko termasuk broker dan konsultan asuransi yang berpengalaman sebelum menentukan untuk mengawali proyek infrastruktur.

Salah satu perusahaan broker asuransi nasional yang berpengalaman di bidang asuransi konstruksi ialah L&G Insurance Broker.

Untuk jaminan asuransi proyek Anda hubungi L&G Insurance Broker sekarang juga!

Source : https://ligaasuransi.com/seperti-apa-pendekatan-manajemen-risiko-dan-asuransi-yang-baik-untuk-proyek-infrastruktur/

—

MENCARI PRODUK ASURANSI? HUBUNGI KAMI SEKARANG JUGA

HOTLINE L&G 24JAM: 0811-8507-773 (CALL – WHATSAPP – SMS)

website: lngrisk.co.id/

E-mail: customer.support@lngrisk.co.id/

—