Jaminan asuransi oleh Polis ini mencakup biaya tambahan untuk pemulihan harta benda yang hancur atau rusak sehingga diasuransikan yang mungkin timbul semata-mata karena kebutuhan untuk mematuhi bangunan atau Peraturan lain di bawah atau dibingkai sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah atau Bye- Hukum Pemerintah Kota atau Lokal dengan ketentuan bahwa:

Jumlah yang dipulihkan berdasarkan Perpanjangan ini tidak termasuk:

Biaya yang dikeluarkan untuk mematuhi Peraturan atau Bye-Law yang disebutkan di atas sehubungan dengan kerusakan atau kerusakan yang terjadi sebelum pemberian perpanjangan ini sehubungan dengan kerusakan kerusakan yang tidak diasuransikan oleh Polis

Di mana pemberitahuan telah diberikan kepada Tertanggung sebelum terjadinya penghancuran sehubungan dengan properti yang tidak rusak atau bagian properti yang tidak rusak. Biaya tambahan yang akan diperlukan untuk memperbaiki kerusakan properti atau dihancurkan ke kondisi yang sama dengan kondisinya ketika baru harus memenuhi salah satu Peraturan atau Bye-Law tersebut di atas jumlah pengembangan pajak tarif atau lainnya biaya atau penilaian yang timbul dari apresiasi modal yang mungkin harus dibayarkan sehubungan dengan properti atau oleh pemiliknya karena sesuai dengan Peraturan atau Bye-Laws tersebut di atas.

Pekerjaan pemulihan harus dimulai dan dilaksanakan dengan pengiriman yang wajar dan dalam hal apa pun harus diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah penghancuran atau kerusakan atau dalam waktu lebih lama yang mungkin dilakukan oleh Perusahaan (selama 12 (dua belas) bulan tersebut) secara tertulis memungkinkan dan dapat dilakukan seluruhnya atau sebagian di situs lain (jika Peraturan atau Anggaran Rumah Tangga tersebut mengharuskan demikian) tunduk pada tanggung jawab Perusahaan berdasarkan ekstensi ini yang tidak meningkat.

Jika tanggung jawab Perusahaan berdasarkan (item apa pun) Polis selain Perpanjangan ini akan dikurangi dengan penerapan salah satu syarat dan Ketentuan Polis, maka tanggung jawab Asuransi berdasarkan Perpanjangan ini (sehubungan dengan item tersebut ) harus dikurangi dalam proporsi yang sama.

Jumlah total yang dapat ditanggung berdasarkan item Polis tidak akan melebihi Uang Pertanggungan karenanya.

Semua syarat dan ketentuan dalam Polis diharapkan sejauh mungkin dengan ini secara tegas bervariasi akan berlaku seolah-olah telah dimasukkan di sini.

1. Public Authority atau otoritas publik berarti pemerintah negara atau negara berdaulat mana pun, atau negara bagian, provinsi, kotamadya, atau subdivisi politik mana pun darinya, atau departemen, badan, perusahaan publik, atau perangkat lain apa pun yang disebutkan sebelumnya.
2. Otoritas public juga berarti otoritas perumahan atau pejabat yang bertanggung jawab atas departemen atau cabang pemerintah kota atau negara bagian yang berkaitan dengan kesehatan, kebakaran, peraturan bangunan, atau aktivitas lain yang berkaitan dengan bangunan di kota.
3. Klausul otoritas sipil, juga dikenal sebagai klausul otoritas publik, adalah ketentuan polis asuransi yang menguraikan bagaimana jaminan asuransi berlaku ketika entitas pemerintah menolak akses ke properti yang diasuransikan.
4. Otoritas sipil (pemerintah lokal, negara bagian, atau federal) dapat mengevakuasi atau melarang akses ke area tertentu setelah bencana alam terjadi. Misalnya, mereka mungkin menganggap bahwa suatu daerah menimbulkan ancaman keamanan publik yang sah setelah terjadinya badai, kebakaran hutan, banjir, kerusuhan, tindakan terorisme, atau peristiwa lain yang mengancam jiwa.
5. Jika otoritas sipil memutuskan untuk mengambil tindakan tersebut, implikasi keuangan bagi perusahaan yang beroperasi di daerah yang akan dievakuasi dan ditutup bisa sangat besar. Akibatnya, pemilik bisnis akan terpaksa menghentikan operasinya, yang mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan untuk jangka waktu yang lama.
6. Klausul otoritas sipil adalah standar dalam polis asuransi properti untuk bisnis dan pemilik rumah, yang menguraikan situasi di mana asuransi gangguan bisnis — cakupan asuransi yang menggantikan pendapatan bisnis yang hilang dalam bencana — diperpanjang. Klausul tersebut menunjukkan apakah perusahaan asuransi akan membayar kerugian pendapatan bisnis dalam kasus otoritas sipil mencegah pemegang polis untuk mengakses tempat yang dicakup oleh polis.
7. Klausul otoritas sipil juga melindungi tertanggung dari kerusakan yang disebabkan oleh petugas pemadam kebakaran dan polisi saat menangani situasi di properti.

CATATAN

Klausul otoritas sipil adalah ketentuan polis asuransi yang menguraikan apakah pendapatan yang hilang akan diganti saat badan pemerintah menolak akses ke properti yang dilindungi.

Otoritas sipil dapat melarang akses ke area tertentu setelah bencana alam atau peristiwa lain yang mengancam jiwa terjadi, memaksa bisnis lokal tutup dan karenanya kehilangan pendapatan.

Asuransi properti sering kali menanggung pendapatan yang hilang saat bisnis ditutup karena kerusakan properti, tetapi tidak selalu berisi ketentuan yang melindungi bisnis yang tidak dapat dibuka kembali setelah dievakuasi.

Satu peringatan penting adalah bahwa klausul tersebut mengharuskan hilangnya pendapatan disebabkan, setidaknya secara proksimal, oleh perintah otoritas sipil. Hilangnya pendapatan tidak bisa hanya disebabkan oleh bencana alam atau kejadian serupa yang mengancam nyawa — harus ada juga perintah untuk mengevakuasi properti. Perusahaan dapat memilih untuk membeli polis asuransi gangguan bisnis tambahan untuk meningkatkan tingkat perlindungannya.

TUGAS BROKER ASURANSI UNTUK ASURANS PROYEK

Setiap proyek konstruksi unik dan memiliki risiko tersendiri, oleh karena itu penting untuk berkonsultasi dengan broker asuransi yang dapat membantu memberikan masukan dan pertimbangan keadaan dan resiko dari setiap proyek saat sebelum memprores jaminan asuransi.

Broker asuransi yang spesialis di bidang konstruksi mereka adalah ahli resiko proyek dengan keahlian dan pengetahuan tertentu. Pengalaman bekerja dengan banyak risiko konstruksi memberikan peranan dan fungsi yang unik dalam pasar asuransi, mereka biasanya memiliki gelar profesi asuransi bertaraf internasional dan terdaftar di Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan beberapa bentuk pengalaman dalam industri konstruksi.

Keterampilan khusus yang dimiliki oleh broker asuransi ini memungkinkan kontraktor atau insinyur untuk percaya diri dalam menerima masukan dan penjelasan  dalam memahami klausul asuransi dan memastikan risiko dipertimbangkan dan diasuransikan secara memadai.

Keahlian teknis dan profesional di bidang resiko konstuksi sangat penting, karena kontraktor dan insinyur mungkin tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai hukum yang memadai.

Asuransi pada hakikatnya adalah sumber pembiayaan untuk membayar kerugian, jika dan saat kerugian terjadi. Ini mewakili kepentingan moneter dari kerugian tersebut.

Broker asuransi yang akan bernegosiasi ke beberapa perusahaan asuransi untuk mendapatkan back up dan menegosiasikan terms and conditions dan premi asuransi yang paling kompetitif.

Tugas utama broker asuransi lainnya adalah membantu Anda dalam menyelesaikan klaim jika terjadi. Broker asuransi yang akan penyusun laporan, menegosiasi dengan pihak loss adjuster hingga klaim asuransi disetujui. Kemudian membantu realisasi pembayaran klaim dari perusahaan asuransi.

Berikut ini beberapa jenis asuransi yang dibutuhan oleh proyek konstruksi:

1. Bid Bond
2. Performance Bond
3. Payment Bond
4. Construction Erection All Risks and Third Party Liability
5. Comprehensive General Liability
6. Workmen’s Compensation Assurance (WCA)
7. Construction Plant and Equipment (CPE) Insurance
8. Marine Cargo and Land Transit Insurance
9. Motor Vehicle Insurance
10. Personal and Health Insurance
11. Lain-lain

Untuk semua kebutuhan asuransi proyek Anda, selalu gunakan jasa Broker asuransi!